+86-21-58386256
Jakarta, CNBC Indonesia - Mulai 2 November 2020 batu bara merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut tertuang dalam dokumen Surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI per 11 November 2020 lalu yang diterima CNBC Indonesia.
Limbah Untuk Kegiatan Pertambangan Batu Barayang diatur dalam suatu Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 ...
Nov 11, 2020· Hal ini terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Tidak cukup hanya membebaskan pembayaran royalti, pada UU Minerba pasal 47, pemerintah juga mengatur jaminan izin usaha seumur hidup bagi perusahaan tambang yang melakukan nilai tambah.
Semua peraturan dan undang-undang yang ada secara bersinergi sudah mengatur bagaimana kegiatan tambang emas rakyat yang seharusnya agar tidak membuat ... termuat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan ... emas ditumbuk dengan jaw crusher sampai berukuran 5-10 ...
BUPATI BATU BARA . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA . NOMOR 9 TAHUN 2010 . TENTANG . PAJAK DAERAH . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . BUPATI BATU BARA. Menimbang : a. bahwa Kabupaten merupakan daerah pemekaran yang Batu Bara baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007
Sep 15, 2021· Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan ... (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.
PERATURAN DAERAH KAB. PEKALONGAN NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB. PEKALONGAN TAHUN 2011 – 2031 ... 15 lokasi pengolahan / pemurnian batuan ( crusher ) dan 1 pengusaha batu hias . ... Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 angka I huruf CC angka 2.
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 59 TAHUN 2010 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2010 TENTANG : KEBIJAKAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah
Peraturan-peraturan daerah Kabupaten, yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, terkecuali apabila undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah seperti dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang No. 22
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Provinsi Kalimantan Tengah adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun ...
Undang-Undang dan K3 Pertambangan H.Thabrie Akma 1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN ... Unsur-unsur kimia mineral-mineral. bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia, yang merupakan endapan-endapan alam. ... V. UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Inti dari Undang-Undang N0.22
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ; 2.
Adapun sumber data sekunder yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan ...
Pasal I. Dengan peraturan Pemerintah ini, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 …
- Undang Undang No 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara; - Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup; - Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah pertambangan - Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Formal di Daerah; 26.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Per pajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan …
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan maka usaha pertambahan bahan galian golongan c sepanjang terletak di lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Dec 28, 2012· Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, …
- Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. - Peraturan ini terdiri dari II Pasal dan 2 Perubahan. CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Januari 2014.
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan peraturan terkait lainnya.dengan tujuan tercapainya hasil yang baik, keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan. ...
Undang-Undang Pelabuhan Kedah Digubal berdasarkan Undang-undang Pelabuhan Acheh (Adat Acheh) berdasarkan nama-nama jawatan dan peraturan-peraturan yang hampir serupa di dalam kedua-dua undang-undang tersebut. Undang-undang ini dipercayai disalin daripada undang-undang yang pernah dibuat sebelumnya oleh Dato ‟ Besar atas perintah Sultan Kedah, Sultan Rijaluddin …
a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir; Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 2.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara ... 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan ... batu bara, dan/atau gas. 3
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, ..... 6)Stone Crusher:. More details » Get Price Download (573Kb) - …
Berisi daftar undang-undang yang terkait dengan BP Batam dan kepelabuhanan. ... Peraturan Pemerintah. Berisi tentang peraturan pemerintah yang terkait dengan BP Batam dan kepelabuhanan. Lihat Selengkapnya. Peraturan Menteri. Berisi tentang peraturan menteri yang terkait dengan BP Batam dan kepelabuhanan. ... Batu Merah, Batu Ampar, Sungai Jodoh ...
SYARAT – SYARAT BAHAN AIR PUBI. 1970 NI-3. 1. Untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan dipakai air yang tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, garam dan bahan – bahan organis dan bahan – bahan lain yang merusak bangunan Dalam hal ini harus dinyatakan dengan hasil tes dari laboratorium yang disetujui oleh konsultan pengawas dan direksi 2.
Tugas Akhir Tentang Proses Pengolahan Jaw Crusher. Tugas Akir Tentang Batu Bara Pangkalan Penghasil Bijih Ontoh Tugas Akhir K3 Pertambangan Batubara Produsen Mesinugas Operator Crusher Dan Conveyor Batubara Contoh Tugas Akhir K3 Pertambangan. ... Peraturan Dirjen Dan Peraturan Daerah Yang Merupakan Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang No ...
Jun 19, 2019· Aspek Pajak Penghasilan, sesuai Pasal 33A ayat (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sendiri menyatakan—Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerja sama …