+86-21-58386256
di wilayah penambangan mereka. ... masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan program, hal ... pengembangan masyarakat yang demokratis yaitu: eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1, 2017: 445-456 448 1. Partisipasi politik lebih berorientasi pada "mempengaruhi" dan
(ANNEKE DWI PUTRI DOLIS, BP. 1110112133, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, 63 halaman, 2018) ABSTRAK Semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat membuat duia industrimembutuhkan bahan baku mentah dalam waktu yang optimal. Satu di antaranya adalah kebutuhan sumber daya alam, seperti pasir dan batu. Bahan galian merupakan pasirdan batu dapat …
Asas-asas dalam Hukum Perjanjian adalah sebagai berikut : 1. ... Adapun yang menjadi alasan penyebab masyarakat lokal yang melakukan penambangan pasir kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan adalah: ... Pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Takalar hendaknya melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ...
Batubara pada kegiatan penambangan pasir. Di dalam kasus tersebut pelaku yang merupakan masyarakat lokal melakukan kegiatan pertambangan pasir yang kemudian di jual untuk kepentingan pribadi tanpa adanya surat izin usaha pertambangan, baik itu IUP, IPR maupun IUPK. Masyarakat lokal beranggapan bahwa tambang tersebut dapat dimanfaatkan semau mereka.
Siti Fatonah, Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat: Studi di Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta: Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aset alam dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan …
Indonesia memiliki pembenaraan atas tindakannya untuk menegaskan hak mereka dalam melakukan perjanjian yang adil dengan para investor, Mr. Kissinger dan rekan-rekannya ( Jakarta Post, 21/Mar/00) Beberapa minggu belakangan ini, kontrak-kontrak PT Newmont Minahasa Raya dan PT Inco Indonesia di Sulawesi juga mengalami serangan kuat (lihat dibawah).
Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 sangat sederhana, persyaratan seperti itu juga dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Dalam permohonan penambang, rakyat cukup menyampaikan kepada bupati/walikota tentang wilayah yang akan diusahakan dan jenis bahan galian yang akan ditambang.
Nov 11, 2012· Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui Kerjasama Kemitraan Multi Pihak (Case Studies : PT Adaro Indonesia) 1. PROGRAM CSR PT ADARO INDONESIATENTANG PEMBANGUNANPRASARANA DAN SARANA BIDANGCIPTA KARYA MELALUI KERJASAMAKEMITRAAN MULTIPIHAK Disampaikan oleh : HIKMATUL AMIN CSR Proyek Manager …
(2)Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri. (3)Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah
Oct 29, 2011· Pengembangan teknologi tepat guna melalui rancang bangun dan rekayasa peralatan eksplorasi dan penambangan. Dengan upaya di atas, diharapkan akan terwujud keinginan untuk menjadi "lembaga sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan" pada industri pertambangan dan dapat melakukan kaji tindak (action research) untuk memecahkan setiap permasalahan ...
Kerjasama dalam rangka pendidikan, pnelitian, kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kebanksentralan. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial dengan Universitas Lambung Mangkurat: Nomor: 01/BKS/MoU/02/2017 Nomor: 844/UN8/DN/2017: 2/25/2017: 2/25/2022
Sep 13, 2017· Hal ini dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah. Pemegang wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga dengan dana jaminan yang telah disediakan pemegang.
Hal tersebut sempat menjadi konflik di papua karena lokasi penambangan tersebut berada di atas tanah ulayat dan perjanjian tersebut tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat adat di Papua. Hal ini jelas bertentangan UU no. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (UUPA), dimana negara mengakui dan menjamin hak-hak ulayat.
Pudjiastuti, T. N. (2010) 'Dampak kegiatan penambangan emas terhadap sosial budaya dan ekonomi masyarakat di Bombana', in Zulkarnain, I. (ed.) Strategi pengembangan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. LIPI Press, pp. 89–138.
Apr 16, 2012· HUKUM AGRARIA DALAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H.,M.H Konsep Dasar Pengembangan Dan Penataan Wilayah Konsep Pengembangan Wilayah. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses iteratif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis …
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANTAR BBM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BBM MELALUI LAYANAN GO-PERTAMINA ... yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. ... Pertamina (Persero) menggandeng gojek untuk pengembangan solusi layanan berbasis digital guna meningkatkan layanan pelanggan yang melalui sistem modern.
Jun 29, 2020· UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. Undang-Undang ini dikenal dengan UU Minerba.
Pengembangan masyarakat terutama berfokus pada peningkatan kekuatan dan efektivitas masyarakat dalam menentukan dan mengelola masa depanya sendiri. Pendirian operasi penambangan hampir selalu menghadirkan infrastruktur penting ke lokasi tambang, masyarakat lokal dan wilayah lebih luas, yang dapat digunakan sebagai bagian untuk peningkatan ...
Jul 06, 2021· PAMA membagi program CSR dalam lima bidang, yaitu (1) Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, (2) Kesehatan dan Gizi Masyarakat, (3) Manajemen Pengelolaan Lingkungan, (4) Pendidikan, Peningkatan Keterampilan dan …
terhadap pengembangan pemberdayaan masyarakat (PPM) di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dengan bantuan ini setidaknya dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dalam radius area eksplorasi penambangan Blok Elang-Dodo Rinti. Kata kunci: Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT.
Jun 13, 2019· Jl. AUP No. 3, RT/RW 009/010 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520 Telp 021-7806775 Fax 021-78844037 e mail : [email protected]
Pengabdian Kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu, 3 (tiga) tahun sejak
This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Asman, Asman (2018) Eksistensi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam: studi pengembangan pada masyarakat Melayu Sambas di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Nov 25, 2018· Sinergi tersebut, menurut Presiden Direktur dan CEO PT Vale, untuk mengikuti kehadiran regulasi baru, khususnya Kepmen ESDM Nomor 1824 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan UU Desa yang mengarahkan seluruh elemen baik pemerintah dan swasta bersama-sama dan sinergis dalam program pengembangan masyarakat.
1.2 Dampak Penambangan Pasir di Pulau Nipah Bagi Masyarakat Indonesia Reklamasi atau perluasan wilayah yang dilakukan Singapura dengan mengimpor pasir dari Riau (Pulau Nipah) dalam kurun waktu 24 tahun (1978 – 2002) telah menimbulkan banyak kerugian, bukan saja aspek teritorial tetapi juga ekonomi, perdagangan dan lingkungan hidup.
peran serta masyarakat dalam tindakan pengamanan (safeguard) terhadap industri dalam negeri Safeguard adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah negara pengimpor untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
melakukan penambangan. ... konsesi PT.INCO yang sekarang berubah nama menjadi PT.Vale Indonesia dalam prosesnya, masyarakat adat Karunsi'e Kampung Dongi mendapat banyak perlakuan ... Dalam perjanjian awal rumah yang dibangun memiliki ukuran 6×8 meter, halaman 15 .
suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk ... dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, pengusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainya. Pejabat yang ... Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat tambang. 3. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang. ... DLL Bab V terdapat Aspek hukum penambangan rakyat. Pengertian penambangan rakyat yaitu "Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a,b, dan c seperti yang di maksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat ...
Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 159.